Policy Brief · Integritas dan Pelayanan Publik

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

Mengubah komitmen antikorupsi dan perbaikan layanan menjadi praktik kerja yang terbukti, dirasakan pengguna, dan berkelanjutan Zona Integritas adalah strategi percepatan reformasi birokrasi pada unit kerja melalui pembangunan tata kelola, integritas, dan kualitas pelayanan. PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024 menjadi rujukan pembangunan dan evaluasinya. Fokus daerah harus pada perubahan nyata dan pengendalian risiko, bukan produksi bukti sesaat. Penilaian internal membantu kesiapan, tetapi predikat WBK atau WBBM hanya ditetapkan melalui mekanisme dan pihak yang berwenang sehingga tidak dapat dijamin oleh pendamping atau unit kerja.

Pertanyaan kebijakan

  • Bagaimana unit kerja membangun Zona Integritas sebagai perubahan tata kelola dan pengalaman layanan yang dapat diverifikasi tanpa mereduksinya menjadi pemenuhan dokumen atau janji predikat?

Poin strategis

  • Bangun Zona Integritas dari risiko korupsi dan masalah layanan yang nyata pada unit kerja.
  • Gunakan komponen, instrumen, dan mekanisme evaluasi resmi yang berlaku setelah perubahan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024.
  • Bukti harus menunjukkan penerapan dan hasil, bukan hanya keberadaan kebijakan atau tangkapan layar.
  • Libatkan pegawai dan pengguna layanan secara bermakna, aman, inklusif, dan disertai umpan balik.
  • Penilaian mandiri maupun pendampingan tidak menjamin penetapan predikat WBK atau WBBM.

Kedudukan Zona Integritas, WBK, dan WBBM

  • Zona Integritas merupakan predikat bagi instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen mewujudkan wilayah bebas dari korupsi serta reformasi birokrasi melalui perbaikan yang terencana pada unit kerja. Pembangunan ZI adalah proses perubahan; WBK dan WBBM adalah predikat yang diperoleh melalui evaluasi sesuai ketentuan, bukan nama program, sertifikat yang dapat diterbitkan sendiri, atau hasil otomatis dari kelengkapan berkas.
  • Unit kerja perlu menempatkan ZI sebagai cara mengurangi peluang penyimpangan, memperjelas akuntabilitas, dan memperbaiki pengalaman pengguna layanan. Komunikasi publik harus membedakan unit yang sedang membangun ZI, unit yang diajukan, dan unit yang telah memperoleh predikat melalui keputusan berwenang.
  • Predikat tidak dapat dijamin: Pendamping, pemerintah daerah, atau unit kerja tidak berwenang menjanjikan WBK atau WBBM. Hasil mengikuti evaluasi, mekanisme pengusulan, dan keputusan pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum dan Instrumen yang Berlaku

  • PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 mengatur pembangunan dan evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM pada instansi pemerintah. PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024 mengubah ketentuan tersebut. Keduanya harus dibaca sebagai satu kesatuan, termasuk lampiran, perubahan mekanisme, ruang lingkup evaluasi, dan pembagian peran.
  • Tim perlu mengunduh naskah resmi dan instrumen untuk siklus berjalan dari JDIH atau kanal Kementerian PANRB. Policy brief ini tidak menetapkan bobot, ambang, kuota, atau jadwal evaluasi karena unsur tersebut harus diverifikasi pada ketentuan dan pemberitahuan resmi yang berlaku.
  • Susun matriks perubahan pasal agar tim tidak memakai ketentuan lama yang telah diubah.
  • Bedakan pedoman pembangunan internal dari instrumen pengajuan dan evaluasi eksternal.
  • Catat sumber, tanggal akses, versi instrumen, dan penanggung jawab verifikasi.

Aktor, Prasyarat, dan Data Awal

  • Pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas perubahan dan keputusan operasional. Tim pembangunan mengoordinasikan agenda, pemilik proses memperbaiki tata kerja, pengelola pengaduan menjaga tindak lanjut, dan Inspektorat atau Tim Penilai Internal menjalankan penilaian sesuai independensi serta mandatnya. Bagian organisasi atau tim reformasi birokrasi dapat mengonsolidasikan pembinaan tanpa mengambil alih tanggung jawab unit.
  • Komitmen pimpinan — Keputusan, alokasi sumber daya, forum kendali, dan tindak lanjut nyata
  • Peta proses dan risiko — Alur layanan, titik keputusan, diskresi, konflik kepentingan, dan kontrol
  • Kondisi layanan — Volume, waktu aktual, pengaduan, aksesibilitas, kegagalan layanan, dan pengalaman pengguna
  • Kondisi SDM — Peran, kompetensi, kepatuhan, rotasi pada area berisiko, dan kebutuhan perubahan
  • Kualitas data — Definisi, sumber, periode, pemilik, validasi, akses, dan keterbatasan

Tahapan Pembangunan Berbasis Masalah

  • Tahapan internal perlu mengikuti mekanisme resmi tanpa menunggu periode pengajuan. Urutan berikut menempatkan diagnosis dan perubahan substantif sebelum pengemasan bukti.
  • Tetapkan ruang lingkup: Pastikan unit, layanan, kewenangan, pimpinan, dan pemilik proses yang menjadi objek pembangunan. Keluaran: Mandat dan struktur kerja yang jelas
  • Bangun kondisi awal: Petakan risiko integritas, mutu layanan, pengaduan, hasil pengawasan, dan persepsi pengguna. Keluaran: Diagnosis serta data dasar yang dapat ditelusuri
  • Pilih perubahan prioritas: Utamakan akar masalah dengan dampak tinggi dan kendali yang berada pada unit. Keluaran: Rencana aksi, pemilik, sumber daya, dan ukuran hasil
  • Laksanakan dan uji: Terapkan perubahan pada proses nyata, uji kontrol, dan kumpulkan umpan balik pegawai serta pengguna. Keluaran: Praktik kerja baru dan catatan koreksi
  • Nilai dan perbaiki: Lakukan evaluasi internal secara objektif, tutup kesenjangan substansi, dan verifikasi bukti. Keluaran: Keputusan kesiapan tanpa klaim predikat

Dokumen dan Bukti yang Dapat Ditelusuri

  • Bukti yang kuat membentuk rantai dari masalah, keputusan, pelaksanaan, keluaran, hasil, hingga tindak lanjut. Surat keputusan atau SOP hanya membuktikan bahwa aturan dibuat; penerapannya perlu ditunjukkan oleh catatan transaksi, observasi, data layanan, hasil uji kontrol, pengaduan, dan pengalaman pengguna yang konsisten.
  • Gunakan indeks bukti yang memuat klaim, lokasi dokumen, periode, pemilik, status validasi, dan pembatasan akses.
  • Pertahankan dokumen sumber dan kendali versi; hindari membuat ulang bukti hanya untuk evaluasi.
  • Lindungi data pribadi, identitas pelapor, materi pemeriksaan, dan informasi yang dikecualikan.
  • Pastikan sampel bukti mewakili penerapan, bukan hanya contoh terbaik yang dipilih tanpa dasar.
  • Hubungkan hasil survei dan pengaduan dengan keputusan perbaikan yang tercatat.

Rantai Bukti Perubahan Zona Integritas

  • Masalah dan risiko terverifikasi: Tetapkan risiko integritas atau masalah layanan dari data awal, pengaduan, pengawasan, observasi, dan pengalaman pengguna. Keluaran: Pernyataan masalah, kondisi awal, sumber, dan keterbatasan bukti
  • Keputusan perubahan: Pilih tindakan yang berada dalam kewenangan unit, tetapkan pemilik, sumber daya, pengendalian, dan ukuran hasil yang relevan. Keluaran: Keputusan dan rencana tindakan yang dapat ditelusuri
  • Penerapan pada proses nyata: Jalankan perubahan pada transaksi atau layanan, bukan hanya menyusun kebijakan, bahan sosialisasi, atau tangkapan layar. Keluaran: Rekaman transaksi, hasil uji kontrol, observasi, dan umpan balik
  • Verifikasi hasil: Bandingkan klaim dengan bukti primer, data layanan, pengaduan, serta pengalaman pegawai dan pengguna secara proporsional. Keluaran: Simpulan berbukti beserta kesenjangan dan keterbatasan
  • Tindak lanjut dan pemeliharaan: Perbaiki kelemahan, jaga kontrol dan versi bukti, lalu pantau apakah praktik bertahan ketika kondisi berubah. Keluaran: Register tindak lanjut dan bukti keberlanjutan
  • Deskripsi visual: Diagram alur lima tahap. Masalah dan risiko yang terverifikasi menjadi dasar keputusan perubahan. Keputusan diterapkan pada proses nyata dan menghasilkan rekaman pelaksanaan. Rekaman serta data layanan digunakan untuk memeriksa hasil. Hasil dan keterbatasan kemudian menjadi dasar tindak lanjut. Alur ini tidak menentukan skor, kelulusan, WBK, atau WBBM.
  • Sumber visual: Diadaptasi dari PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024; verifikasi instrumen siklus berjalan melalui JDIH Kementerian PANRB.

Pengendalian Mutu dan Evaluasi Internal

  • Evaluasi internal harus menguji kebenaran klaim, konsistensi antarunit, keberlanjutan penerapan, dan bukti hasil. Tim Penilai Internal perlu menjaga kompetensi, objektivitas, jejak reviu, serta pengelolaan konflik kepentingan. Unit yang dinilai bertanggung jawab memperbaiki praktik, bukan menegosiasikan kesimpulan agar tampak siap.
  • Keabsahan — Apakah bukti berasal dari proses dan pejabat yang berwenang?
  • Keterlacakan — Apakah angka dan klaim dapat ditelusuri ke sumber serta metode?
  • Penerapan — Apakah pegawai dan pengguna mengalami praktik yang dinyatakan?
  • Hasil — Apakah risiko, kegagalan layanan, atau keluhan berulang berkurang secara dapat dijelaskan?
  • Keberlanjutan — Apakah kontrol bertahan ketika personel, beban, atau teknologi berubah?

Matriks Mutu Bukti Zona Integritas

  • Keabsahan — Apakah bukti berasal dari proses, periode, sistem, dan pejabat yang berwenang? — Dokumen sumber, metadata, otorisasi, dan rekaman proses — Berkas dibuat ulang, sumber tidak jelas, atau otorisasi tidak dapat dibuktikan
  • Relevansi — Apakah bukti langsung mendukung klaim perubahan atau hasil yang dinyatakan? — Hubungan eksplisit antara klaim, tindakan, keluaran, dan hasil — Dokumentasi kegiatan dipakai untuk mengklaim perubahan layanan atau risiko
  • Keterlacakan — Dapatkah angka, keputusan, dan perubahan ditelusuri dari ringkasan ke sumber primer? — Indeks bukti, lokasi sumber, pemilik, periode, metode, dan riwayat versi — Tautan putus, angka berbeda, atau versi yang digunakan tidak diketahui
  • Representativitas — Apakah sampel memperlihatkan praktik normal, pengecualian, dan kelompok pengguna yang relevan? — Dasar pemilihan sampel, cakupan kasus, serta catatan keterbatasan — Hanya contoh terbaik ditampilkan tanpa dasar pemilihan
  • Hasil — Apakah perubahan risiko atau layanan didukung lebih dari keberadaan kebijakan? — Data operasional, hasil uji kontrol, pengaduan, observasi, dan pengalaman pengguna — SOP, foto, deklarasi, atau sosialisasi menjadi satu-satunya bukti
  • Keberlanjutan — Apakah praktik tetap berjalan dan ditindaklanjuti ketika personel, beban, atau teknologi berubah? — Pemantauan, koreksi, kendali versi, alih pengetahuan, dan register tindak lanjut — Bukti hanya muncul menjelang evaluasi atau berhenti setelah pengajuan
  • Deskripsi visual: Tabel dengan kolom aspek bukti, pertanyaan kendali, bukti yang dicari, dan tanda kelemahan. Baris membahas keabsahan, relevansi, keterlacakan, representativitas, hasil, dan keberlanjutan. Matriks digunakan untuk perbaikan internal dan tidak memberikan skor maupun predikat WBK atau WBBM.
  • Sumber visual: Disusun berdasarkan prinsip pembangunan dan evaluasi dalam PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024. Instrumen, mekanisme, dan kewenangan penetapan resmi harus diverifikasi pada JDIH dan kanal resmi Kementerian PANRB.

Partisipasi Pegawai dan Pengguna Layanan

  • Partisipasi bermakna bukan deklarasi massal atau dokumentasi kehadiran. Pegawai dan pengguna perlu menerima informasi yang cukup, dapat menyampaikan pengalaman secara aman, mengetahui bagaimana masukan dinilai, dan memperoleh penjelasan atas perubahan yang dipilih atau tidak dipilih.
  • Gunakan kanal anonim dan perlindungan dari pembalasan untuk isu integritas atau perilaku petugas.
  • Libatkan kelompok yang menghadapi hambatan fisik, komunikasi, digital, ekonomi, geografis, atau sosial.
  • Pisahkan fasilitator dari petugas yang menjadi objek keluhan bila diperlukan agar respons lebih jujur.
  • Publikasikan ringkasan isu dan tindak lanjut tanpa membuka identitas atau informasi yang dilindungi.

Risiko dan Kesalahan yang Harus Dihindari

  • Risiko terbesar adalah menjadikan evaluasi sebagai proyek dokumentasi jangka pendek. Praktik tersebut menghasilkan kesenjangan antara prosedur tertulis dan pengalaman nyata, sekaligus mendorong klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
  • Menyalin praktik unit lain — Mulai dari risiko, kewenangan, pengguna, dan kondisi unit sendiri
  • Mengejar bukti sebanyak mungkin — Pilih bukti yang sah, relevan, representatif, dan menunjukkan hasil
  • Survei diarahkan untuk respons positif — Jaga metode, anonimitas, keterwakilan, dan dokumentasi keterbatasan
  • Pengaduan rendah dianggap layanan baik — Uji akses kanal, kepercayaan, penyelesaian, dan potensi tidak melapor
  • Mengumumkan keberhasilan sebelum keputusan — Gunakan status faktual dan hindari jaminan predikat

Penerapan pada Proses dan Layanan Prioritas

  • Pilih proses dengan risiko tinggi, volume besar, dampak langsung pada hak warga, diskresi besar, atau pengaduan berulang. Contohnya dapat berupa perizinan, bantuan, pengadaan, administrasi kependudukan, layanan kesehatan, atau layanan internal strategis sesuai kewenangan unit.
  • Telusuri perjalanan pengguna: Amati titik informasi, persyaratan, antrean, pembayaran, keputusan, penyerahan produk, dan pengaduan. Keluaran: Peta hambatan dan titik rawan
  • Perkuat kontrol: Kurangi kontak yang tidak perlu, perjelas diskresi, pisahkan fungsi, dan rekam keputusan secara proporsional. Keluaran: Proses yang lebih transparan dan terkendali
  • Uji pengalaman nyata: Bandingkan standar dengan transaksi aktual dan pengalaman kelompok pengguna yang beragam. Keluaran: Kesenjangan penerapan yang terverifikasi
  • Tutup lingkar perbaikan: Tetapkan tindakan korektif, pemilik, pemantauan, dan komunikasi kepada pengguna. Keluaran: Perubahan yang terdokumentasi dan dipelihara

Rekomendasi Kebijakan

  • Pimpin ZI melalui forum kinerja dan risiko rutin, bukan tim ad hoc yang aktif menjelang evaluasi.
  • Tetapkan beberapa masalah prioritas berbasis kondisi awal dan ukur perubahan tanpa mengarang target atau skor.
  • Integrasikan bukti ZI dengan sistem kerja, pengawasan, pengaduan, manajemen kinerja, dan data layanan yang sudah sah.
  • Berikan ruang kepada Tim Penilai Internal untuk menyatakan belum siap dan memastikan tindak lanjutnya.
  • Verifikasi instrumen serta jadwal resmi setiap siklus dan komunikasikan status unit secara akurat.
  • Ukuran keberhasilan internal: Keberhasilan awal terlihat ketika unit dapat menunjukkan risiko yang berkurang, proses yang konsisten, pengaduan yang ditangani, dan pengalaman layanan yang membaik. Hal itu memperkuat kesiapan, tetapi tetap bukan jaminan predikat.

Referensi utama

  • PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah
  • PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan atas PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  • Situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Provenance

  • Disusun dan ditinjau oleh Tim Editorial Pilargov. Versi 1.0.0. Review terakhir 2026-07-23; review berikutnya 2027-01-23.