Policy Brief · Perencanaan Terintegrasi

Penyelenggaraan KLHS untuk RPJPD dan RPJMD

Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke pilihan kebijakan jangka panjang dan menengah daerah KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar serta terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan kebijakan, rencana, atau program. Untuk RPJPD dan RPJMD, nilainya terletak pada pengaruh nyata terhadap skenario, sasaran, arah kebijakan, program, indikator, dan mitigasi risiko, bukan pada keberadaan laporan terpisah. Brief ini menjelaskan tata kelola, analisis, penjaminan kualitas, dokumentasi rekomendasi, dan integrasi hasil KLHS tanpa mengambil alih kewenangan pemerintah.

Pertanyaan kebijakan

  • Bagaimana menyelenggarakan KLHS yang tepat waktu, berbasis bukti, partisipatif, dan benar-benar mengubah pilihan dalam RPJPD atau RPJMD ketika terdapat dampak serta risiko keberlanjutan?

Poin strategis

  • KLHS harus berjalan terintegrasi dengan penyusunan RPJPD atau RPJMD, bukan dimulai setelah pilihan utama terkunci.
  • PP Nomor 46 Tahun 2016 menjadi kerangka umum, sedangkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 relevan bagi pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD.
  • Analisis perlu mencakup keterkaitan, dampak, daya dukung dan daya tampung, risiko, jasa ekosistem, efisiensi sumber daya, kerentanan iklim, serta keanekaragaman hayati sesuai ketentuan.
  • Setiap rekomendasi harus memiliki status integrasi, alasan keputusan, penanggung jawab, dan bukti tindak lanjut.
  • Pendamping tidak menerbitkan validasi atau penetapan; seluruh kewenangan tetap pada pemerintah dan pejabat berwenang.

Kedudukan dan Dasar Hukum KLHS

  • PP Nomor 46 Tahun 2016 mengatur tata cara penyelenggaraan KLHS sebagai instrumen untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan kebijakan, rencana, atau program. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 mengatur pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD. Untuk RPJPD, pemerintah daerah perlu menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2016, ketentuan perencanaan daerah, dan pedoman resmi yang secara spesifik berlaku bagi periode penyusunan.
  • KLHS berbeda dari penilaian dampak pada tingkat proyek. Fokusnya adalah konsekuensi strategis dari alternatif kebijakan, rencana, dan program sebelum keputusan dikunci. Hasilnya harus masuk ke dokumen perencanaan dan pelaksanaannya dipantau sesuai kewenangan.
  • KLHS — Keberlanjutan pada tingkat kebijakan, rencana, program, dan wilayah
  • RPJPD — Arah transformasi dan sasaran pokok jangka panjang
  • RPJMD — Tujuan, sasaran, strategi, program, dan kerangka pendanaan menengah
  • Instrumen lingkungan kegiatan atau usaha — Dampak dan pengelolaan pada rencana kegiatan sesuai ketentuan masing-masing

Prasyarat Data dan Tata Kelola

  • Penyelenggaraan memerlukan mandat tim, koordinasi Bappeda dengan perangkat daerah lingkungan hidup dan sektor terkait, jadwal yang menyatu dengan perencanaan, akses data, pemetaan pemangku kepentingan, serta mekanisme pengambilan keputusan. Ruang lingkup dan metode harus proporsional terhadap karakter wilayah, isu, risiko, dan pilihan kebijakan.
  • Konsolidasikan data lingkungan, sosial, ekonomi, kesehatan, kebencanaan, iklim, tata ruang, infrastruktur, dan layanan yang relevan.
  • Dokumentasikan skala, tahun, metodologi, ketidakpastian, batas wilayah analisis, dan interoperabilitas data spasial.
  • Identifikasi kelompok yang menanggung dampak, memperoleh manfaat, atau memiliki pengetahuan lokal penting.
  • Petakan konflik kepentingan dan pisahkan peran penyusun analisis, pemberi data, penelaah mutu, serta pengambil keputusan.
  • Siapkan register isu dan rekomendasi yang terhubung langsung dengan bagian RPJPD atau RPJMD.
  • Data tidak harus sempurna untuk memulai: Ketidakpastian perlu dinyatakan dan dikelola melalui skenario, kehati-hatian, serta agenda perbaikan data. Ketiadaan data lengkap tidak membenarkan pengabaian risiko yang masuk akal.

Tahapan Operasional Terintegrasi

  • Rincian tahapan, penjaminan kualitas, validasi, dokumentasi, dan pelaksanaan mengikuti PP Nomor 46 Tahun 2016, Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 untuk KLHS RPJMD, serta pedoman resmi yang relevan. Alur berikut menunjukkan integrasi substansi dengan proses perencanaan.
  • Persiapan dan pelingkupan: Tetapkan tim, proses, pemangku kepentingan, isu awal, batas analisis, data, metode, dan jadwal terintegrasi. Keluaran: Kerangka kerja dan rencana pelibatan
  • Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan: Uji kondisi, tren, keterkaitan wilayah, kelompok terdampak, dan potensi dampak kumulatif. Keluaran: Daftar isu prioritas beserta bukti
  • Kajian pengaruh: Analisis muatan kebijakan, rencana, atau program terhadap aspek keberlanjutan yang diwajibkan dan relevan. Keluaran: Temuan, ketidakpastian, dan tingkat risiko
  • Pengembangan alternatif: Bandingkan pilihan menghindari, mengurangi, memulihkan, atau mengompensasi dampak sesuai konteks. Keluaran: Alternatif dan trade-off yang transparan
  • Perumusan rekomendasi: Rumuskan perubahan sasaran, strategi, arah kebijakan, program, indikator, lokasi, syarat, atau mitigasi. Keluaran: Rekomendasi yang operasional dan terlacak
  • Integrasi dan proses berwenang: Masukkan rekomendasi ke rancangan, lakukan penjaminan kualitas atau validasi sesuai ketentuan, dan dokumentasikan keputusan. Keluaran: Dokumen perencanaan terintegrasi dan catatan resmi
  • Pelaksanaan dan pemantauan: Pantau rekomendasi, indikator risiko, perubahan kondisi, dan kebutuhan tindakan korektif. Keluaran: Laporan pelaksanaan dan pembelajaran

Dual-Track KLHS dan Penyusunan Rencana

  • Mandat dan pelingkupan bersama: Jalur rencana menetapkan agenda dan rancangan awal masalah; jalur KLHS menetapkan isu keberlanjutan, batas kajian, data, dan pemangku kepentingan. Keluaran: Kalender terintegrasi dan register isu
  • Diagnosis dan kajian pengaruh: Jalur rencana menyusun kondisi serta isu strategis; jalur KLHS menguji keterkaitan, dampak, risiko, daya dukung, dan ketidakpastian yang relevan. Keluaran: Basis bukti bersama dan temuan pengaruh
  • Alternatif dan pilihan kebijakan: Jalur rencana membandingkan sasaran, strategi, atau program; jalur KLHS menawarkan penghindaran, pengurangan, pemulihan, atau respons lain sesuai konteks. Keluaran: Alternatif, trade-off, dan alasan pilihan
  • Integrasi dan pemeriksaan: Rekomendasi dipetakan ke bagian rencana, perubahan dibuktikan, dan proses penjaminan atau validasi ditempuh sesuai kewenangan. Keluaran: Matriks integrasi serta bukti perubahan
  • Penetapan, pelaksanaan, dan pemantauan: Dokumen diproses melalui kewenangan masing-masing; indikator risiko dan tindak lanjut rekomendasi masuk ke pengendalian rencana. Keluaran: Status tindak lanjut dan umpan balik adaptif
  • Deskripsi visual: Linimasa dual-track lima simpul. Pada pelingkupan, jalur rencana dan KLHS menyatukan kalender serta isu; pada diagnosis, kondisi pembangunan diuji bersama dampak dan risiko keberlanjutan; pada pilihan kebijakan, alternatif rencana dibandingkan dengan respons KLHS; pada integrasi, setiap rekomendasi dipetakan ke perubahan rancangan dan diperiksa melalui proses berwenang; setelah penetapan, rekomendasi dan indikator risiko dipantau dalam pengendalian rencana.
  • Sumber visual: Dasar: kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tata cara penyelenggaraan KLHS, serta tata cara perencanaan daerah; dual-track adalah praktik integrasi proses. Verifikasi ketentuan KLHS untuk jenis rencana, proses berwenang, dan pedoman resmi periode berjalan sebelum digunakan.

Sistematika Analisis dan Keluaran

  • Format keluaran harus mengikuti ketentuan dan pedoman yang berlaku. Secara substantif, laporan KLHS perlu memungkinkan pembaca menelusuri hubungan dari isu dan bukti menuju kajian pengaruh, alternatif, rekomendasi, integrasi ke dokumen, serta pemantauan.
  • Pelingkupan — Batas analisis, isu, pemangku kepentingan, metode, data, dan ketidakpastian
  • Kondisi dasar — Tren, sebaran spasial, daya dukung, kerentanan, kelompok terdampak, dan titik kritis
  • Kajian pengaruh — Dampak langsung, tidak langsung, kumulatif, lintas wilayah, dan trade-off
  • Alternatif — Pilihan yang dibandingkan, kriteria, konsekuensi, dan alasan pilihan
  • Rekomendasi — Perubahan spesifik, lokasi dalam dokumen, pemilik, indikator, dan mitigasi
  • Integrasi — Matriks rekomendasi, status tindak lanjut, alasan, dan bukti perubahan
  • Pemantauan — Indikator, sumber data, ambang perhatian sesuai kajian, peran, dan respons adaptif

Integrasi dengan RPJPD, RPJMD, dan Dokumen Terkait

  • Dalam RPJPD, KLHS dapat memengaruhi visi, sasaran pokok, arah kebijakan, tahapan, indikator, dan kaidah pelaksanaan. Dalam RPJMD, pengaruhnya dapat masuk ke isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, indikator, lokasi, kerangka pendanaan, dan pengendalian. Integrasi perlu konsisten dengan RTRW, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rencana penanggulangan bencana, serta dokumen sektoral yang relevan tanpa menyamakan fungsi masing-masing.
  • Beri setiap rekomendasi kode dan lokasi tujuan yang spesifik dalam rancangan dokumen perencanaan.
  • Catat apakah rekomendasi diterima, diterima dengan penyesuaian, atau ditangani melalui keputusan berwenang beserta alasannya.
  • Uji kembali keseluruhan dokumen setelah integrasi karena perubahan satu program dapat memindahkan dampak ke wilayah atau kelompok lain.
  • Pastikan indikator pemantauan masuk ke tata kelola kinerja dan data, bukan hanya tercantum di laporan KLHS.
  • Integrasi harus dapat dibuktikan: Kesamaan istilah antara laporan KLHS dan dokumen rencana belum cukup. Tim harus dapat menunjukkan bagian yang berubah, alasan perubahan, serta mekanisme pelaksanaannya.

Matriks Audit Integrasi Rekomendasi KLHS

  • Isu dan pengaruh — Isu, wilayah atau kelompok terdampak, bukti, metode, dan ketidakpastian — Temuan kajian yang dapat ditelaah — Pemutakhiran bukti bila kondisi berubah
  • Alternatif — Pilihan yang dibandingkan serta konsekuensi keberlanjutannya — Kriteria, trade-off, masukan pemangku kepentingan, dan alasan pilihan — Uji ulang bila rancangan berubah
  • Rekomendasi — Perubahan spesifik, pemilik, dan lokasi tujuan dalam dokumen rencana — Rumusan rekomendasi dan pihak yang berwenang menindaklanjuti — Status tindak lanjut dan hambatan
  • Integrasi ke rencana — Bagian sebelum dan sesudah perubahan pada sasaran, strategi, program, indikator, atau kaidah — Versi dokumen, keputusan menerima atau menyesuaikan, dan alasan — Pemeriksaan konsistensi seluruh dokumen
  • Pemantauan — Indikator risiko, sumber data, peran, dan respons adaptif sesuai kajian — Pengaturan pengendalian dan pelaporan — Temuan pelaksanaan kembali ke evaluasi rencana
  • Deskripsi visual: Matriks audit lima jejak integrasi. Isu dan pengaruh mencatat bukti, metode, wilayah atau kelompok terdampak, serta ketidakpastian; alternatif mencatat pilihan, konsekuensi, dan trade-off; rekomendasi mencatat perubahan spesifik, pemilik, serta lokasi dalam rencana; integrasi membandingkan bagian sebelum dan sesudah perubahan beserta alasan keputusan; pemantauan menghubungkan indikator risiko dan respons adaptif dengan evaluasi rencana.
  • Sumber visual: Dasar: tata cara penyelenggaraan KLHS dan integrasinya dalam perencanaan daerah; register integrasi merupakan praktik audit keputusan. Verifikasi format, kewenangan penjaminan atau validasi, dan pedoman resmi periode berjalan sebelum digunakan.

Quality Control, Partisipasi, dan Proses Berwenang

  • Pengendalian mutu memeriksa kepatuhan proses, kecukupan pelibatan, relevansi isu, mutu data, ketepatan metode, perlakuan ketidakpastian, kualitas alternatif, dan keterlaksanaan rekomendasi. Partisipasi harus memberi informasi yang dapat dipahami, ruang bagi kelompok terdampak, serta umpan balik tentang penggunaan masukan.
  • Proses — Apakah tahapan, dokumentasi, dan proses penjaminan atau validasi mengikuti kewenangan?
  • Representasi — Apakah kelompok terdampak dan pengetahuan yang beragam terwakili secara bermakna?
  • Analisis — Apakah metode sesuai skala keputusan dan klaim dapat direplikasi?
  • Alternatif — Apakah pilihan nyata dibandingkan sebelum keputusan terkunci?
  • Rekomendasi — Apakah rekomendasi spesifik, proporsional, dapat dipantau, dan memiliki pemilik?
  • Integrasi — Apakah perubahan pada dokumen rencana dan alasan keputusan dapat ditelusuri?

Risiko, Kesalahan Umum, dan Praktik Modern

  • Kesalahan umum meliputi memulai KLHS setelah rencana hampir final, mengumpulkan data tanpa pertanyaan keputusan, membahas isu secara umum tanpa dimensi spasial, tidak menguji alternatif, dan menghasilkan rekomendasi yang terlalu abstrak. Risiko integritas muncul jika ketidakpastian atau konflik kepentingan disembunyikan.
  • Praktik modern menggunakan analisis spasial dan kumulatif, skenario iklim, pendekatan nexus antarsektor, valuasi yang proporsional, citizen science yang tervalidasi, pemetaan distribusi dampak, dan adaptive pathways. Model harus transparan mengenai asumsi dan tidak boleh menghasilkan klaim kepastian palsu.
  • Kewenangan tetap pada pemerintah: Konsultan, aplikasi, atau model dapat mendukung kajian. Penetapan ruang lingkup resmi, keputusan integrasi, penjaminan kualitas atau validasi, persetujuan, dan penetapan dokumen tetap pada pemerintah serta pejabat yang berwenang sesuai ketentuan.

Rekomendasi Penyelenggaraan

  • KLHS yang efektif dibangun sebagai jalur keputusan paralel dengan penyusunan rencana. Setiap kali rencana memilih sasaran, strategi, atau program penting, tim KLHS harus memiliki kesempatan memeriksa konsekuensi dan menawarkan alternatif sebelum pilihan dikunci.
  • Satukan kalender KLHS dan dokumen perencanaan hingga tingkat forum, versi rancangan, serta tanggal tutup data internal.
  • Prioritaskan isu berdasarkan signifikansi dan keterkaitannya dengan keputusan, bukan berdasarkan ketersediaan data saja.
  • Gunakan matriks integrasi langsung selama pembahasan dan minta pemilik bagian rencana mengonfirmasi tindak lanjut.
  • Sediakan penelaahan independen atau lintas disiplin sesuai kebutuhan tanpa mengalihkan kewenangan formal.
  • Masukkan indikator risiko serta rekomendasi ke pengendalian RPJPD atau RPJMD dan laporkan perubahan kondisi secara terbuka sesuai ketentuan.

Referensi utama

  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  • PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  • Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD
  • Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah

Provenance

  • Disusun dan ditinjau oleh Tim Editorial Pilargov. Versi 1.0.0. Review terakhir 2026-07-23; review berikutnya 2027-01-23.