Policy Brief · Perencanaan Terintegrasi

Strategi Penyusunan RPJMD

Menerjemahkan mandat kepala daerah menjadi hasil pembangunan, program, dan kerangka pendanaan yang dapat dilaksanakan RPJMD bukan sekadar kompilasi program lima tahunan. Dokumen ini harus menghubungkan mandat politik, diagnosis berbasis data, arah pembangunan jangka panjang, kapasitas fiskal, kinerja perangkat daerah, dan kebutuhan warga dalam satu arsitektur hasil. Policy brief ini menawarkan tata kerja penyusunan yang tepat waktu, partisipatif, konsisten, dan siap dijabarkan ke Renstra perangkat daerah, RKPD, serta penganggaran tahunan.

Pertanyaan kebijakan

  • Bagaimana menerjemahkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam sasaran terukur serta pilihan program yang realistis, selaras, partisipatif, dan dapat dibiayai selama periode RPJMD?

Poin strategis

  • Mulai dari masalah dan hasil yang hendak diubah, bukan dari daftar kegiatan perangkat daerah.
  • Kelola jalur kritis sejak persiapan hingga penetapan dengan mengacu pada ketentuan dan kalender resmi yang berlaku bagi daerah.
  • Gunakan satu arsitektur kinerja untuk menyelaraskan RPJMD, Renstra perangkat daerah, SAKIP, RKPD, dan penganggaran.
  • Tetapkan indikator hanya setelah definisi, kondisi awal, target, sumber data, frekuensi, dan penanggung jawabnya dapat dipastikan.
  • Uji setiap prioritas terhadap kapasitas fiskal dan skenario risiko; pagu indikatif bukan janji anggaran yang kebal perubahan.

Kedudukan dan Nilai Strategis RPJMD

  • RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan rencana pembangunan pada tingkat pemerintahan yang relevan. RPJMD menjadi rujukan utama bagi Renstra perangkat daerah dan perencanaan tahunan daerah.
  • Nilai strategisnya terletak pada kemampuan dokumen mengubah mandat politik menjadi rantai hasil yang dapat dipantau. Karena itu, mutu RPJMD tidak cukup dinilai dari kelengkapan bab. Mutu harus terlihat dari konsistensi masalah, tujuan, sasaran, indikator, strategi, program, perangkat daerah penanggung jawab, dan kerangka pendanaan.
  • Arah pembangunan — Perubahan kondisi apa yang hendak dicapai dalam lima tahun?
  • Kontrak kinerja publik — Bagaimana mandat kepala daerah diterjemahkan menjadi target yang dapat diuji?
  • Integrasi perangkat daerah — Siapa berkontribusi pada hasil dan bagaimana kontribusinya saling melengkapi?
  • Jembatan penganggaran — Apakah prioritas dan target sesuai dengan kapasitas fiskal serta dapat dijabarkan setiap tahun?
  • Pengendalian dan evaluasi — Data apa yang menunjukkan kemajuan, deviasi, dan kebutuhan koreksi kebijakan?

Kepatuhan, Tenggat, dan Jalur Kritis

  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur penetapan Perda RPJMD paling lama enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik dan memuat konsekuensi administratif atas keterlambatan. Penerapannya harus dibaca bersama perubahan peraturan, aturan transisi, instruksi atau pedoman untuk periode perencanaan tertentu, serta hasil konsultasi dengan instansi pembina.
  • Tim penyusun perlu menurunkan ketentuan tersebut menjadi kalender kerja daerah yang menghitung waktu pembahasan dengan DPRD, konsultasi atau evaluasi sesuai kewenangan, penyempurnaan, dan pengundangan. Jangan menempatkan seluruh waktu pada penulisan substansi lalu menyisakan ruang yang tidak memadai untuk proses legal dan perbaikan.
  • Verifikasi sebelum mengunci jadwal: Konfirmasi dasar hukum, tahapan, tenggat antara, dan otoritas konsultasi atau evaluasi pada JDIH resmi serta surat pedoman yang berlaku untuk masa transisi pemerintahan daerah. Policy brief ini tidak menggantikan verifikasi hukum tersebut.

Tata Kelola Tim dan Satu Sumber Data

  • Kepala daerah memegang arah kebijakan, Sekretaris Daerah mengatasi hambatan lintas perangkat daerah, dan Bappeda mengelola metode serta konsistensi substansi. BPKAD atau fungsi keuangan menguji kerangka fiskal, Inspektorat memberi masukan sesuai mandat pengawasan intern, sementara perangkat daerah bertanggung jawab atas diagnosis layanan, data, dan rancangan kontribusi kinerja.
  • Tetapkan tim, sekretariat, kelompok substansi, pengambil keputusan, dan mekanisme eskalasi melalui dokumen resmi daerah.
  • Gunakan kamus data, daftar asumsi, repositori bukti, format matriks, dan kendali versi yang sama bagi seluruh tim.
  • Catat setiap keputusan penting beserta data, opsi, alasan, penanggung jawab, dan dampaknya terhadap bagian lain.
  • Pisahkan forum teknis untuk menguji bukti dari forum pimpinan untuk memilih kebijakan dan menyelesaikan konflik prioritas.
  • Kepemilikan tetap pada pemerintah daerah: Tenaga ahli atau fasilitator dapat membantu analisis dan pengendalian mutu. Keputusan, persetujuan, penetapan, serta akuntabilitas dokumen tetap berada pada pemerintah daerah dan pejabat yang berwenang.

RACI Kendali Keputusan RPJMD

  • Diagnosis dan sumber bukti — Bappeda serta perangkat daerah pemilik data — Pimpinan tim penyusun — Wali data, akademisi, kelompok terdampak / forum pimpinan
  • Sasaran, indikator, dan prioritas — Kelompok substansi lintas perangkat daerah — Kepala daerah melalui proses berwenang — Sekretaris Daerah, fungsi keuangan, DPRD sesuai tahapan, publik / seluruh tim
  • Kerangka fiskal dan pendanaan indikatif — Fungsi keuangan bersama Bappeda — Pejabat yang berwenang atas kebijakan fiskal — Perangkat daerah / forum pengambilan keputusan
  • Integrasi rekomendasi KLHS — Tim rencana bersama tim KLHS — Pejabat pemerintah yang berwenang — Perangkat lingkungan hidup dan sektor terkait / pemangku kepentingan
  • Perubahan naskah dan penetapan — Sekretariat tim dan pemilik bagian — Pejabat serta lembaga sesuai kewenangan — Fungsi hukum, pengawasan, DPRD sesuai proses / pihak terdampak perubahan
  • Deskripsi visual: Matriks RACI lima baris. Diagnosis dikerjakan Bappeda dan pemilik data; sasaran dan prioritas dirumuskan kelompok substansi lalu diputuskan melalui kewenangan kepala daerah; kerangka fiskal dikerjakan fungsi keuangan dan Bappeda; rekomendasi KLHS diintegrasikan bersama tim rencana; perubahan naskah dikendalikan sekretariat dan pemilik bagian. Kolom terakhir mencatat pihak yang dikonsultasikan dan diinformasikan.
  • Sumber visual: Dasar: pembagian kewenangan dalam pemerintahan daerah dan tata cara perencanaan; RACI adalah praktik tata kelola, bukan pengganti mandat hukum. Verifikasi susunan organisasi, delegasi, dan pedoman resmi periode berjalan sebelum digunakan.

Diagnosis Berbasis Bukti dan Isu Strategis

  • Rancangan teknokratik memberi landasan analitis sebelum visi dan misi kepala daerah terpilih diintegrasikan. Isinya perlu memanfaatkan evaluasi periode sebelumnya, data seri waktu, proyeksi demografi dan ekonomi, kondisi pelayanan dasar, ketimpangan wilayah dan kelompok, daya dukung lingkungan, risiko bencana dan iklim, serta kapasitas kelembagaan dan fiskal.
  • Isu strategis bukan semua masalah yang ditemukan. Sebuah isu layak diprioritaskan bila dampaknya besar, mendesak, relevan dengan kewenangan daerah, memiliki kelompok terdampak yang jelas, dan memerlukan pilihan kebijakan lintas sektor atau lintas tahun.
  • Besaran masalah — Kondisi awal, tren, lokasi, dan kelompok terdampak
  • Penyebab — Faktor langsung, mendasar, dan kelembagaan yang dapat dipengaruhi
  • Kewenangan — Mandat daerah dan pembagian peran dengan tingkat pemerintahan lain
  • Intervensi berjalan — Capaian, kesenjangan, duplikasi, dan pembelajaran evaluasi
  • Risiko tidak bertindak — Dampak sosial, ekonomi, lingkungan, fiskal, dan layanan

Arsitektur Hasil dan Keselarasan Kinerja

  • Susun logika perubahan dari kondisi yang hendak diwujudkan menuju tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program. Hubungan antartingkat harus bersifat kausal, bukan sekadar kemiripan kata. Program dapat melibatkan beberapa perangkat daerah bila hasilnya lintas urusan, tetapi satu pihak tetap perlu memimpin koordinasi dan konsolidasi data.
  • Definisikan hasil: Rumuskan perubahan kondisi warga, layanan, wilayah, atau tata kelola yang ingin dicapai. Keluaran: Pernyataan tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil
  • Petakan penyebab: Identifikasi faktor yang paling menentukan dan dapat dipengaruhi oleh kebijakan daerah. Keluaran: Pohon masalah dan faktor pengungkit
  • Pilih strategi: Bandingkan opsi berdasarkan efektivitas, pemerataan, biaya, kelayakan, risiko, dan waktu. Keluaran: Strategi serta arah kebijakan yang beralasan
  • Tetapkan kontribusi: Jelaskan peran program dan perangkat daerah terhadap setiap sasaran, termasuk kerja lintas sektor. Keluaran: Matriks kontribusi RPJMD dan Renstra perangkat daerah
  • Uji keterlacakan: Telusuri program ke sasaran dan telusuri sasaran ke program, indikator, serta pendanaan. Keluaran: Daftar kesenjangan, duplikasi, dan koreksi

Indikator, Kondisi Awal, dan Target

  • Indikator harus mewakili hasil yang dirumuskan, sensitif terhadap perubahan kebijakan, dan dapat diproduksi secara konsisten. Hindari indikator yang hanya menghitung rapat, dokumen, atau peserta untuk sasaran tingkat daerah. Ukuran keluaran tetap diperlukan pada tingkat program atau kegiatan, tetapi tidak menggantikan ukuran hasil.
  • Target ditetapkan setelah menilai kondisi awal, tren historis, variasi antarwilayah dan kelompok, standar pelayanan, kapasitas intervensi, jeda waktu dampak, serta skenario fiskal. Jika data dasar belum kuat, nyatakan keterbatasan dan rencana pemutakhiran daripada menggunakan presisi semu.
  • Nama dan definisi operasional indikator tidak menimbulkan tafsir ganda.
  • Formula, satuan, arah kinerja, tingkat disagregasi, dan sumber data terdokumentasi.
  • Nilai kondisi awal memiliki tahun rujukan dan dapat ditelusuri ke bukti.
  • Target tahunan konsisten dengan target akhir periode dan logika intervensi.
  • Produsen data, penanggung jawab validasi, frekuensi, serta jadwal rilis ditetapkan.

Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan

  • Kerangka pendanaan perlu dibangun dari proyeksi pendapatan, belanja yang telah terikat, kebutuhan pelayanan dasar, kewajiban, pembiayaan, dan ruang fiskal. Gunakan lebih dari satu skenario agar prioritas tetap dapat dikelola ketika asumsi transfer, pendapatan asli daerah, inflasi, atau biaya layanan berubah.
  • Indikasi pendanaan dalam RPJMD adalah instrumen perencanaan menengah. Penjabaran dan penetapan anggaran tetap mengikuti siklus serta keputusan penganggaran tahunan. Karena itu, tim harus membedakan kebutuhan ideal, prioritas yang terlindungi, dan intervensi yang dapat disesuaikan.
  • Relevansi — Apakah program mengatasi penyebab prioritas dan berkontribusi pada sasaran?
  • Efektivitas — Apakah desain intervensi memiliki bukti atau alasan yang memadai?
  • Pemerataan — Siapa memperoleh manfaat dan siapa berisiko tertinggal?
  • Keterjangkauan — Apakah biaya investasi, operasi, pemeliharaan, dan SDM dapat ditanggung?
  • Kesiapan — Apakah kewenangan, lahan, regulasi, data, pengadaan, dan pelaksana tersedia?
  • Keberlanjutan — Apakah hasil dapat dipertahankan setelah dukungan awal berakhir?

Tahapan Operasional Penyusunan

  • Urutan rinci dan tenggat setiap tahap harus mengikuti peraturan serta pedoman resmi yang berlaku. Rangkaian berikut berfungsi sebagai alur kendali substansi, bukan pengganti tata cara hukum.
  • Persiapan dan rancangan teknokratik: Bentuk tim, tetapkan agenda, konsolidasikan data, evaluasi periode sebelumnya, dan susun diagnosis awal. Keluaran: Rencana kerja, repositori data, dan rancangan teknokratik
  • Integrasi visi dan misi: Uji keterhubungan mandat kepala daerah dengan masalah, kewenangan, hasil, dan kemampuan fiskal. Keluaran: Arsitektur tujuan, sasaran, strategi, dan prioritas awal
  • Rancangan awal dan konsultasi: Bahas rancangan awal melalui mekanisme eksekutif, DPRD, konsultasi publik, dan konsultasi antartingkat sesuai ketentuan. Keluaran: Kesepakatan dan catatan tindak lanjut rancangan awal
  • Penyelarasan Renstra perangkat daerah: Terjemahkan sasaran daerah menjadi kontribusi, indikator, program, dan kebutuhan pendanaan perangkat daerah. Keluaran: Matriks konsistensi RPJMD dan Renstra perangkat daerah
  • Musrenbang dan penajaman: Uji prioritas, target, lokasi, kelompok sasaran, peran pemangku kepentingan, serta isu lintas sektor. Keluaran: Berita acara dan daftar perubahan yang dapat ditelusuri
  • Rancangan akhir dan proses penetapan: Konsolidasikan substansi, lakukan reviu sesuai kewenangan, proses Ranperda, tindak lanjuti hasil evaluasi, dan dokumentasikan perubahan. Keluaran: RPJMD yang ditetapkan oleh pejabat berwenang

Gerbang Keputusan Penyusunan RPJMD

  • Mandat dan diagnosis: Satukan evaluasi, kondisi layanan, mandat kepala daerah, RPJPD, risiko, dan kapasitas fiskal. Keluaran: Diagnosis dan daftar isu yang dapat diaudit
  • Arsitektur hasil: Hubungkan tujuan, sasaran, indikator, strategi, dan program melalui logika perubahan. Keluaran: Peta hasil dan matriks kontribusi
  • Pilihan prioritas: Bandingkan opsi menurut dampak, pemerataan, kewenangan, kelayakan, risiko, dan ruang fiskal tanpa menjadikan alat analisis sebagai pengambil keputusan. Keluaran: Keputusan prioritas beserta alasan dan trade-off
  • Penyelarasan dan partisipasi: Uji rancangan terhadap RPJPD, KLHS, Renstra, masukan publik, dan rencana terkait melalui forum yang berlaku. Keluaran: Register masukan, konflik, dan tindak lanjut
  • Penetapan dan penjabaran: Tuntaskan proses berwenang, kendalikan perubahan versi, lalu kawal penerjemahan ke Renstra dan RKPD. Keluaran: RPJMD sah dan baseline keterlacakan
  • Deskripsi visual: Linimasa lima gerbang keputusan. Mandat dan diagnosis menghasilkan isu; arsitektur hasil menghubungkan sasaran hingga program; forum pimpinan memilih prioritas dengan alasan dan trade-off; penyelarasan serta partisipasi menguji rancangan dan mencatat tindak lanjut; proses berwenang menetapkan RPJMD lalu hasilnya dijabarkan ke Renstra dan RKPD.
  • Sumber visual: Dasar: kerangka perencanaan nasional dan daerah serta tata cara penyusunan RPJMD; gerbang keputusan dan kendali versi merupakan praktik pengendalian. Verifikasi tahapan, otoritas, dan pedoman resmi periode berjalan sebelum digunakan.

Partisipasi Bermakna dan Penyelarasan

  • Pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah, dan bawah-atas perlu dipertemukan melalui bukti serta kriteria keputusan yang transparan. Partisipasi bermakna memberi peserta informasi yang cukup, ruang menyampaikan kebutuhan, umpan balik atas usulan, dan penjelasan tentang pilihan yang diterima atau tidak diterima.
  • Libatkan kelompok yang terdampak tetapi sering tidak hadir, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, anak melalui mekanisme yang aman, masyarakat adat, warga miskin, dan wilayah sulit terjangkau.
  • Pisahkan kebutuhan, solusi yang diusulkan, dan hasil yang diharapkan agar forum tidak langsung terkunci pada daftar proyek.
  • Petakan keselarasan dengan RPJPD, rencana nasional atau provinsi yang relevan, RTRW, KLHS, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dokumen sektoral.
  • Dokumentasikan konflik kebijakan atau indikator dan selesaikan melalui pihak yang memiliki kewenangan, bukan dengan menghapus perbedaan dari notulen.

Kendali Mutu dan Rekomendasi Manajerial 90 Hari

  • Pengendalian mutu dilakukan sepanjang proses, bukan hanya menjelang penetapan. Setiap perubahan pada sasaran harus diuji dampaknya terhadap indikator, program, perangkat daerah, dan pendanaan. Setelah penetapan, hasil RPJMD perlu segera diterjemahkan ke Renstra perangkat daerah, arsitektur SAKIP, kamus indikator, dan mekanisme pemantauan.
  • Pembagian 0-30, 31-60, dan 61-90 hari berikut merupakan rekomendasi manajerial Pilargov, bukan tenggat regulatif. Titik awal, urutan, dan pemilik tindakan harus diselaraskan dengan jadwal resmi daerah.
  • 0-30 hari — Finalisasi matriks kontribusi, kamus indikator, pemilik data, dan daftar asumsi fiskal
  • 31-60 hari — Selaraskan Renstra perangkat daerah, perjanjian kinerja, data dasar, dan rencana evaluasi
  • 61-90 hari — Bangun dasbor atau laporan kendali, tetapkan forum kinerja lintas sektor, dan tutup kesenjangan data
  • Tanda dokumen belum siap: Sasaran tidak memiliki data dasar, target tidak dapat direplikasi, program tidak dapat ditelusuri ke hasil, pagu melebihi skenario fiskal, atau kontribusi lintas perangkat daerah belum disepakati.

Referensi utama

  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah — Ketentuan terkait: Pasal 264 ayat (4) dan Pasal 266 ayat (2) — Baca bersama perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan ketentuan transisi yang berlaku.
  • Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
  • PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Provenance

  • Disusun dan ditinjau oleh Tim Editorial Pilargov. Versi 1.0.0. Review terakhir 2026-07-23; review berikutnya 2027-01-23.