Policy Brief · Perencanaan Terintegrasi

Strategi Penyusunan RPJPD

Menetapkan arah pembangunan jangka panjang yang berbasis bukti, lintas generasi, dan tahan terhadap perubahan RPJPD memberi arah pembangunan daerah untuk jangka panjang dan menjadi pedoman bagi perencanaan jangka menengah. Dokumen yang baik tidak berhenti pada visi umum, tetapi menyajikan diagnosis transformasi daerah, sasaran pokok dan indikator yang dapat ditelusuri, arah kebijakan bertahap, serta mekanisme adaptasi terhadap perubahan demografi, ekonomi, teknologi, lingkungan, dan tata kelola. Brief ini memandu penyusunan RPJPD sebagai keputusan strategis pemerintah daerah yang didukung partisipasi publik dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanyaan kebijakan

  • Bagaimana menyusun RPJPD yang memberi arah konsisten lintas periode pemerintahan sekaligus cukup adaptif terhadap perubahan kondisi dan kebijakan nasional?

Poin strategis

  • Bangun visi dan sasaran pokok dari evaluasi pembangunan serta proyeksi, bukan dari slogan atau daftar proyek.
  • Gunakan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bersama pedoman resmi periode berjalan untuk mengendalikan proses, format, dan penyelarasan.
  • Integrasikan daya dukung lingkungan dan rekomendasi KLHS sejak pilihan arah pembangunan dibentuk.
  • Jaga keterlacakan dari isu strategis ke sasaran pokok, indikator, arah kebijakan, dan tahapan pembangunan.
  • Pendamping dapat membantu analisis, tetapi keputusan dan penetapan RPJPD tetap menjadi kewenangan pemerintah dan lembaga yang berwenang.

Kedudukan dan Dasar Hukum RPJPD

  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menempatkan perencanaan jangka panjang sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjadi rujukan utama mengenai kedudukan, tata cara, pengendalian, dan evaluasinya. Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama perubahan peraturan serta pedoman resmi yang berlaku untuk periode perencanaan bersangkutan.
  • RPJPD memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah serta menjadi pedoman penyusunan RPJMD. Karena melintasi beberapa masa pemerintahan, RPJPD perlu menjaga kesinambungan arah tanpa mengambil alih pilihan program rinci yang semestinya ditetapkan dalam perencanaan menengah dan tahunan.
  • Arah lintas generasi — Rumusan berorientasi perubahan struktural dan kesejahteraan, bukan keluaran proyek
  • Pedoman RPJMD — Sasaran pokok dan tahapan dapat diterjemahkan oleh periode pemerintahan berikutnya
  • Keselarasan antartingkat — Arah daerah mempertimbangkan rencana nasional, provinsi, dan hubungan kewilayahan
  • Akuntabilitas publik — Pilihan kebijakan, indikator, asumsi, dan sumber bukti dapat ditelusuri

Data, Evaluasi, dan Prasyarat Analitis

  • Diagnosis jangka panjang perlu menggabungkan evaluasi RPJPD sebelumnya, capaian pembangunan, mutu layanan, ketimpangan antarkelompok dan wilayah, kapasitas fiskal serta kelembagaan, proyeksi kependudukan, struktur ekonomi, infrastruktur, risiko bencana dan iklim, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan. Seri data harus cukup panjang dan konsisten untuk membedakan perubahan struktural dari fluktuasi sesaat.
  • Tetapkan pertanyaan kebijakan sebelum mengumpulkan data dan pisahkan fakta, proyeksi, asumsi, serta aspirasi.
  • Dokumentasikan definisi, periode, sumber resmi, tingkat disagregasi, keterbatasan, dan penanggung jawab setiap indikator.
  • Gunakan skenario alternatif untuk variabel yang sangat tidak pasti, bukan satu proyeksi yang diperlakukan sebagai kepastian.
  • Validasi temuan kuantitatif dengan pengetahuan lokal, konsultasi kelompok terdampak, dan bukti sektoral.
  • Siapkan repositori bukti dan daftar asumsi bersama agar seluruh bab memakai dasar yang sama.
  • Hindari presisi semu: Jika data dasar atau proyeksi belum andal, ungkap keterbatasannya dan tetapkan agenda perbaikan. Angka yang rinci tidak otomatis lebih dapat dipercaya.

Tahapan Operasional Penyusunan

  • Urutan formal, konsultasi, evaluasi, dan penetapan harus mengikuti Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta pedoman resmi periode berjalan. Alur berikut adalah kendali substansi yang perlu dipetakan ke kalender hukum daerah.
  • Persiapan: Tetapkan tim, tata kelola keputusan, rencana kerja, kebutuhan data, dan mekanisme partisipasi. Keluaran: Mandat tim, kalender, dan protokol mutu
  • Evaluasi dan pemodelan: Nilai capaian masa lalu, kondisi awal, faktor pengungkit, serta skenario jangka panjang. Keluaran: Diagnosis dan skenario pembangunan
  • Perumusan arah: Rumuskan visi, misi, sasaran pokok, indikator, arah kebijakan, dan tahapan berdasarkan bukti. Keluaran: Rancangan arsitektur RPJPD
  • Integrasi KLHS dan penyelarasan: Tindak lanjuti rekomendasi KLHS serta uji hubungan dengan rencana nasional, provinsi, tata ruang, dan sektoral. Keluaran: Matriks integrasi dan isu yang perlu diputuskan
  • Konsultasi dan penajaman: Gunakan forum resmi dan partisipasi publik untuk menguji asumsi, dampak, pemerataan, serta kelayakan. Keluaran: Berita acara dan register tanggapan
  • Finalisasi dan penetapan: Lakukan pemeriksaan konsistensi, proses evaluasi dan legislasi sesuai ketentuan, serta dokumentasikan perubahan. Keluaran: RPJPD yang ditetapkan secara sah

Sistematika dan Keluaran Kunci

  • Sistematika wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Secara substantif, narasi antarbab harus membentuk satu argumen: kondisi dan kecenderungan menghasilkan isu strategis; isu menjadi dasar visi dan sasaran pokok; sasaran memiliki indikator; arah kebijakan dan tahapan menjelaskan jalan perubahan.
  • Gambaran umum dan evaluasi — Menjelaskan posisi awal, tren, ketimpangan, dan pembelajaran secara objektif
  • Isu strategis — Berdampak besar, relevan dengan kewenangan, dan memerlukan respons jangka panjang
  • Visi dan misi — Menggambarkan keadaan akhir dan agenda transformasi yang jelas
  • Sasaran pokok dan indikator — Terukur, memiliki kondisi awal, sumber data, dan logika kontribusi
  • Arah kebijakan dan tahapan — Menunjukkan urutan transformasi tanpa berubah menjadi daftar kegiatan
  • Kaidah pelaksanaan — Menjelaskan penyelarasan, pengendalian, evaluasi, dan adaptasi

Keterhubungan dengan Dokumen Lain

  • RPJPD perlu selaras dengan arah pembangunan nasional dan provinsi yang relevan serta memperhatikan karakter hubungan antardaerah. RPJMD menerjemahkan tahapan RPJPD ke agenda kepala daerah; RKPD menjabarkannya secara tahunan; Renstra dan Renja perangkat daerah menjelaskan kontribusi organisasi. RTRW dan dokumen sektoral memberi batas serta arah spasial, sedangkan KLHS memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan masuk dalam kebijakan, rencana, dan program.
  • Gunakan matriks keterlacakan dua arah dari sasaran pokok RPJPD ke sasaran RPJMD dan sebaliknya.
  • Catat perbedaan indikator, definisi, periode, atau target antardokumen dan selesaikan melalui otoritas yang tepat.
  • Jangan menyalin sasaran nasional tanpa menilai kewenangan, kondisi awal, dan kontribusi nyata daerah.
  • Pisahkan keselarasan tujuan dari kesamaan redaksi; hubungan substantif lebih penting daripada kata yang identik.
  • KLHS bukan lampiran administratif: Rekomendasi KLHS perlu memengaruhi rumusan visi, sasaran, arah kebijakan, indikator, dan kaidah pelaksanaan apabila relevan, dengan keputusan tindak lanjut yang terdokumentasi.

Rantai Penjabaran Arah Pembangunan

  • RPJPD: Menetapkan visi, sasaran pokok, indikator, arah kebijakan, dan tahapan pembangunan. Keluaran: Arah dan sasaran pokok yang dapat ditelusuri
  • RPJMD: Menerjemahkan tahapan RPJPD menjadi tujuan, sasaran, strategi, dan program periode pemerintahan. Keluaran: Matriks hubungan sasaran RPJPD dan RPJMD
  • RKPD: Memilih prioritas dan hasil tahunan berdasarkan RPJMD serta kondisi mutakhir. Keluaran: Prioritas tahunan dengan jejak ke sasaran menengah
  • Renstra dan Renja perangkat daerah: Menjelaskan kontribusi organisasi pada hasil menengah dan tahunan sesuai mandatnya. Keluaran: Kontribusi, indikator, dan pemilik data
  • Pengendalian dan evaluasi: Menguji capaian, asumsi, serta konsistensi antardokumen dan memberi umpan balik melalui mekanisme resmi. Keluaran: Temuan, tindak lanjut, dan jejak keputusan
  • Deskripsi visual: Bagan alur lima tahap. RPJPD menetapkan arah dan sasaran pokok; RPJMD menerjemahkannya ke hasil dan program periode pemerintahan; RKPD memilih prioritas tahunan; Renstra dan Renja menetapkan kontribusi perangkat daerah; pengendalian dan evaluasi menguji capaian, asumsi, serta konsistensi dan mengembalikan temuan ke proses resmi.
  • Sumber visual: Dasar: kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintahan daerah, dan tata cara perencanaan daerah; matriks keterlacakan merupakan praktik pengendalian. Verifikasi regulasi dan pedoman resmi periode berjalan sebelum digunakan.

Quality Control dan Uji Konsistensi

  • Pengendalian mutu dilakukan pada setiap gerbang keputusan, bukan hanya pada naskah akhir. Tim lintas fungsi perlu menguji kepatuhan, mutu bukti, logika perubahan, konsistensi angka, keterukuran indikator, integrasi KLHS, dan keterbacaan publik secara terpisah agar satu jenis pemeriksaan tidak menutupi kelemahan lain.
  • Legal-prosedural — Tahap, forum, berita acara, evaluasi, dan penetapan dapat ditelusuri
  • Analitis — Klaim utama memiliki sumber dan asumsi yang dinyatakan
  • Vertikal — Visi, sasaran, indikator, dan arah kebijakan memiliki hubungan logis
  • Horizontal — Istilah, angka, wilayah, dan kelompok sasaran konsisten antarbab
  • Implementatif — RPJMD berikutnya dapat menerjemahkan tahapan tanpa menebak maksud dokumen

Matriks Audit Keterlacakan RPJPD

  • Isu strategis — Evaluasi, kondisi awal, proyeksi, dan aspirasi — Visi, misi, dan sasaran pokok — Sumber bukti, asumsi, serta catatan pemilihan isu
  • Sasaran pokok — Isu strategis dan perubahan yang dituju — Indikator dan tahapan pembangunan — Peta logika serta berita acara keputusan
  • Indikator — Definisi sasaran dan kondisi awal — Pemantauan serta penjabaran ke RPJMD — Metadata, sumber, pemilik data, dan keterbatasan
  • Arah kebijakan — Sasaran pokok dan rekomendasi KLHS — Tahapan RPJPD dan pilihan RPJMD — Alternatif, trade-off, keputusan, dan alasan
  • Tahapan pembangunan — Arah kebijakan dan asumsi perubahan — Pedoman bagi periode RPJMD — Matriks penjabaran dan register asumsi
  • Deskripsi visual: Matriks audit lima baris dengan kolom objek audit, telusur ke hulu, telusur ke hilir, dan bukti pemeriksaan. Isu strategis ditelusuri dari evaluasi menuju visi dan sasaran; sasaran pokok dari isu menuju indikator dan tahapan; indikator dari definisi sasaran menuju pemantauan; arah kebijakan dari sasaran dan rekomendasi KLHS menuju tahapan dan RPJMD; tahapan pembangunan dari arah kebijakan menuju penjabaran RPJMD.
  • Sumber visual: Dasar: tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan daerah serta praktik audit keterlacakan dokumen. Verifikasi regulasi, sistematika, dan pedoman resmi periode berjalan sebelum digunakan.

Risiko Umum dan Praktik Modern

  • Kesalahan umum meliputi visi generik, proyeksi tunggal, indikator tanpa metadata, dominasi daftar proyek, pengabaian kelompok rentan, serta penyelarasan yang hanya berupa pencocokan kata. Risiko lain muncul ketika perubahan asumsi setelah penetapan tidak dipantau sehingga arah jangka panjang kehilangan relevansi.
  • Praktik modern menggunakan perencanaan skenario, analisis spasial, data terpilah, pemetaan sistem, register asumsi, kendali versi, dan dasbor indikator. Alat digital membantu konsistensi dan kolaborasi, tetapi tidak menggantikan validasi data, pertimbangan kebijakan, partisipasi bermakna, atau prosedur hukum.
  • Kewenangan tidak dialihkan: Model, aplikasi, konsultan, dan fasilitator hanya mendukung analisis. Pemilihan arah, persetujuan substansi, evaluasi sesuai kewenangan, dan penetapan tetap dilakukan oleh pemerintah serta lembaga yang berwenang.

Rekomendasi Prioritas

  • Daerah sebaiknya memulai dari keputusan yang paling sulit dibalik: kualitas kondisi awal, definisi hasil jangka panjang, integrasi lingkungan, dan tata kelola data. Penulisan dapat berjalan paralel hanya setelah arsitektur tersebut disepakati.
  • Tetapkan forum pimpinan untuk memutuskan trade-off dan forum teknis untuk menguji bukti.
  • Bangun kamus indikator dan register asumsi sebagai bagian dari dokumen kerja resmi.
  • Uji sasaran terhadap pemerataan wilayah, kelompok rentan, risiko iklim, dan kapasitas kelembagaan.
  • Publikasikan ringkasan yang mudah dipahami beserta cara masyarakat memantau kemajuannya.
  • Jadwalkan evaluasi sesuai ketentuan dan gunakan hasilnya untuk RPJMD, tanpa mengubah RPJPD melalui jalur informal.

Referensi utama

  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  • Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
  • PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Provenance

  • Disusun dan ditinjau oleh Tim Editorial Pilargov. Versi 1.0.0. Review terakhir 2026-07-23; review berikutnya 2027-01-23.